Praktek Memfotocopy Buku di Sekolah Melanggar Undang-Undang

Praktek Memfotocopy Buku di Sekolah Melanggar Undang-Undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta pasal 72 ayat 1 menyebutkan: "Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan/memperbanyak suatu ciptaan atau memberikan izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan atau denda paling sedikit 1 juta, atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak 5 milyar."

Selain itu, pada setiap buku-buku biasanya juga terdapat pesan penerbit yang berbunyi; "Dilarang keras mengutip, menjiplak atau memfotocopi baik sebagian atau seluruh isi buku ini serta memperjualbelikan tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit".

Kedua pernyataan diatas baik undang-undang maupun pesan tertulis dari penerbit seharusnya menjadi pedoman untuk setiap tindakan yang diambil kepada buku-buku panduan yang digunakan di sekolah-sekolah.

Namun, Sampai saat ini saya masih melihat sekolah membagikan buku panduan dalam bentuk fotocopi-annya kepada siswa. Hal ini saya ketahui berdasarkan pengalaman pribadi. Saya melihat pada beberapa sekolah para murid dibagikan buku panduan dalam bentuk fotocopian.

Ketika perbuatan memperbanyak buku (memfotokopi) ini saya coba kemukakan ke ranah publik, sejumlah pihak mencoba melegalkan perbuatan tersebut dengan dalih bahwa buku tersebut sangat langka dan sudah tidak ada lagi dipasaran. Sehingga jalan satu-satunya agar murid-murid dapat mempergunakan buku tersebut adalah dengan memperbanyaknya dengan cara fotocopi.

Berdasarkan hal tersebut maka kemudian saya menelususri sejumlah toko buku untuk mencari buku-buku panduan yang digunakan sekolah-sekolah baik itu buku-buku panduan berbasis kurikulum KTSP 2006 maupun Kurikulum 2013 dan hasilnya semua buku-buku itu masih tersedia lengkap dan dalam jumlah yang banyak di toko-toko buku.

Jadi, mengingat beberapa kali pergantian kurikulum pendidikan di negeri kita, tentu persoalan langkanya buku panduan agaknya sesuatu yang kemungkinannya kecil sekali terjadi. selain itu, jika buku-buku panduan ajar itu diterbitkan oleh penerbit besar seperti Erlangga dan lain-lain, sepertinya lebih mudah lagi untuk mengupayakannya karena penerbit-penerbit besar itu sudah ada cabang di daerah-daerah.

Sekilas ini memang sepele dan biasa terjadi. Tetapi menurut saya, sekolah yang merupakan lembaga pendidikan seharusnya menjadi contoh untuk tidak melakukan "perbuatan terlarang" menurut Undang-Undang. Karena hal ini secara sadar atau tidak sekolah telah mendidik generasi bangsa untuk melakukan plagiasi (melanggar hak cipta). Dari sekolah dasar, anak-anak telah dibiasakan dengan buku fotocopian maka selanjutnya hal ini akan terbentuk dalam kepribadiannya ke depan sehingga pada akhirnya mereka terbiasa untuk menjadi plagiator. Kasus seperti ini tidak hanya terjadi pada sekolah-sekolah saja tetapi juga kalangan mahasiswa di perguruan tinggi juga tidak terlepas dari praktek copy-mengcopy buku ataupun mencetak ulang buku secara illegal. Berapa banyak pihak yang telah dirugikan dari praktek seperti ini?


Perlu adanya langkah konkrit dan tegas dari pemerintah untuk menanggulangi praktek plagiasi seperti ini. Apabila ini terus dibiarkan maka praktek plagiasi yang seolah “legal” ini terus akan terjadi yang pada akhirnya mematikan kreativitas anak bangsa sendiri. Penulis akan malas menulis dan penerbit pun akan gulung tikar.
Previous
Next Post »