Purwakarta Batasi Waktu Pacaran, Aceh Segera Menyusul

Purwakarta Batasi Waktu Pacaran, Aceh Segera Menyusul
Sebagaimana dikutip dari Rimanews.com, Pemerintah Kabupaten Purwakarta Jawa Barat telah menerbitkan peraturan terhadap wakuncar (waktu kunjung pacar) tidak boleh melewati batas pukul 21.00 wib. Bila ada pasangan yang melewati batas waktu ini maka akan dikawinkan secara paksa.

Menurut Bupati Puwakarta, Dedi Mulyadi, ini bukan peraturan main-main dan akan mulai efektif berlaku pada september ini. aturan ini dikeluarkan mengingat tindakan asusila yang kian merebak dan sekaligus untuk meng-cover keresahan warga ataupun orang tua dikarenakan tingkat kehamilan di luar nikah pada remaja semakin meningkat.

Sejumlah kades di Purwakarta pun diminta untuk menyiapkan Perdes (peraturan desa) terkait hal ini. Sebagaimana biasanya apabila sebuah peraturan dikeluarkan maka pro dan kontra pun bermunculan. Namun, hal tersebut tak menyurutkan langkah untuk tetap memberlakukan peraturan ini di Purwakarta.

Bagaimana dengan Aceh? Provinsi paling ujung di Indonesia ini diberikan kewenangan khusus yang biasa di sebut OTSUS (Otonomi Khusus) dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah termasuk pemberlakuan Syari’at Islam di dalamnya. Keistimewaan yang diberikan ini sepatutnya lebih memudahkan pemerintah Aceh untuk memberlakukan peraturan yang berbeda dengan daerah lain.

Beberapa waktu lalu pemerintah Kota Banda Aceh sempat menggulirkan wacana “Pemberlakuan jam malam” yang menuai kontroversial karena dinilai diskriminatif terhadap perempuan, sehingga sampai hari ini peraturan tersebut belum efektif dijalankan.

Saat ini, agar tidak dinilai diskriminatif maka ada baiknya pemerintah Aceh berpedoman kepada Purwakarta. Jika pemberlakuan jam malam bagi perempuan dinilai merugikan salah satu pihak sehingga disebut diskriminatif dan sulit untuk dijalankan, maka peraturan mengenai waktu berkunjung lawan jenis ini ada baiknya dijadikan contoh untuk diterapkan di Nanggroe Serambi Mekkah ini.

Peraturan ini tidak hanya berlaku bagi perempuan, tetapi juga lelaki. Oleh karena itu, tidak ada lagi pihak-pihak tertentu yang merasa dirugikan kecuali mereka yang memang ingin “melakukan sesuatu” dengan lawan jenis yang bukah mahram hingga larut malam.
Harapannya kedepan, jika pun Pemerintah Aceh tidak menerapkan Peraturan yang serupa dengan Pemerintah Purwakarta maka akan ada solusi lain terhadap meningkatnya perilaku kenakalan remaja, khalwat dan sebagainya di Daerah yang merepkankan Syari’at Islam secara kaffah ini.



Previous
Next Post »