Dukun Skripsi ada, karena kita


Mengutip pernyataan salah seorang mahasiswa dalam opininya yang dimuat harian Serambi Indonesia sabtu kemarin bahwa menulis skripsi memanglah tak semudah membalikkan telapak tangan memang sangat betul, makan saja tidak mudah apalagi menulis skripsi. Dan masih menurut pendapat saudara Fajarli Iqbal bahwa menulis skripsi adalah bukti dan hasil belajar para calon sarjana selama beberapa tahun saya kurang sependapat. Skripsi, thesis dan desertasi tidak bisa dijadikan tolok ukur keberhasilan seorang mahasiwa dalam menyerap ilmu selama masa perkuliahan.
Dalam kurikulum pendidikan nasional sendiri dijelaskan bahwa penilaian keberhasilan proses belajar mengajar itu dilihat dari tiga sisi yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik. Apakah hanya dengan penulisan karya ilmiah sudah mewakili ketiga aspek ini? Saya rasa belum. Mengingat kemampuan orang berbeda-beda sebenarnya kita juga tidak bisa mengeneralisir bahwa apabila seorang mahasiswa tidak mampu menulis karya ilmiah berarti dia gagal meyerap ilmu yang diberikan sang dosen.
Dalam beberapa kurun waktu terakhir pelaksanaan Ujian Akhir Nasional pun menuai protes dari beberapa kalangan termasuk siswa Sekolah Menengah Atas terkait tidak adilnya sistem pendidikan yang hanya menentukan kelulusan dengan tiga mata pelajaran saja, sementara mereka menghabiskan waktu tiga tahun di sekolah tidak hanya tiga pelajaran itu. Nah, begitu pula yang terjadi dengan para mahasiswa. Mereka kuliah 4 tahun atau bahkan lebih, tetapi keberhasilannya hanya ditentukan oleh berhasil tidaknya dia menulis karya ilmiah. Adilkah?
Menjamurnya praktek dukun skripsi seperti yang disebutkan si mahasiswa dalam opininya tersebut sebenarnya tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional yang berlaku saat ini. Para ilmuwan telah mengetahui bahwa kemampuan orang berbeda-beda, serta para ulama juga sangat paham bahwa Allah menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangan yang berbeda-beda, lalu, mengapa semua orang harus dinilai dengan tolok ukur yang sama?
Selain keterbatasan masing-masing orang seperti yang saya paparkan diatas, permasalahan ekonomi menjadi indikasi utama berkembangnya praktek dukun skripsi tersebut. Seperti yang diberitakan harian serambi terkait dosen-dosen yang menerima jasa pembuatan skripsi, kita harus melihat dari sisi indikasi ekonomi seperti yang saya sebutkan. Praktek ini biasanya dilakukan oleh dosen-dosen muda yang bukan merupakan dosen tetap PNS (pegawai negeri sipil) pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Berdasarkan hasil penelusuran saya, Para dosen ini honorariumnya dibayarkan selama enam bulan sekali, itupun kalau tidak molor dengan jumlah nominal yang jauh dibawah UMR (upah minimum regional) atau UMP (upah minimum provinsi).
Memang, hal tersebut tidak lantas mengharuskan kita untuk mentolerir ataupun membenarkan praktek tersebut. Namun, kita harus lebih bijak melihat situasi dan kondisi serta bijak pula dalam menyikapi sehingga tidak langsung memvonis mereka salah besar. berita-berita yang muncul akhir-akhir ini pun seakan-akan menggambarkan bahwa para penerima jasa pembuat karya ilmiah ini adalah para kriminal tingkat tinggi.
Para penerima jasa pembuatan karya ilmiah ini memang melanggar etika akademik. Namun, apabila kita mau melihat lebih jauh lagi, sebenarnya apa yang mereka lakukan tidak sepenuhnya salah mereka. Sistem pendidikan kita menjadikan hal tersebut rahasia umum yang belum ada payung hukumnya. Sistem perekonomian kita pun belum mampu memberikan kesejahteraan yang memadai bagi para doktoral, magister apalagi sarjana-sarjana yang jumlahnya tidak sedikit.
Setiap tahunnya perguruan tinggi di Indonesia meluluskan ribuan sarjana. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sejumlah alumni-alumni tersebut. Sehingga mau tidak mau mereka harus mencari alternatif lain, dan salah satu alternatifnya adalah menjadi para pembuat karya ilmiah yang merupakan bisnis paling menjanjikan dengan resiko yang sangat minim serta tingginya permintaan pasar.
Saat ini, biaya pendidikan yang kian meningkat tajam seiring naiknya harga minyak dan kebutuhan pokok lainnya juga merupakan alasan yang paling logis bagi maraknya praktek pembuatan karya ilmiah yang illegal secara akademik namun belum illegal secara hukum. Untuk menyelesaikan pendidikan magister dan doktoral bagi dosen-dosen muda yang saya sebutkan diatas mereka menghabiskan biaya yang tidak sedikit. Untuk menjadi seorang Doktor saja biaya yang harus dikeluarkan mencapai ratusan juta. Dengan upah mengajar yang sangat rendah, lalu dari mana mereka memperoleh biaya untuk menyelesaikan kuliahnya apabila tidak dengan praktek tersebut, sementara pihak perguruan tinggi menuntut mereka untuk mengajar secara maksimal sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk mencoba bisnis dalam bidang yang lain dan juga keterbatasan modal tentunya.
Rongrongan akan Kebutuhan biaya hidup yang meningkat, tingginya biaya pendidikan, dibarengi dengan penghasilan yang tak mencukupi serta tingginya permintaan atas jasa mereka membuat kita harus melihat kembali sistem yang berlaku di negeri kita ini. Saat ini, setiap orang yang akan melamar pekerjaan hal pertama yang akan diminta adalah ijazah, bukah keahlian. Tak peduli dia ahli atau tidak, ketika dia mengantongi ijazah terutama dengan nilai ijazah yang lumayan maka dia akan dianggap mampu. Jadi, jelas sekali bahwa hal seperti ini menambah deretan panjang penyebab terjadinya praktek penerima jasa pembuatan karya ilmiah.
Kemudian ketika kita mulai menyalahkan si penerima jasa pembuatan karya ilmiah ini, bagaimana dengan para konsumennya? Kenapa kita tidak mencarikan solusi bagi yang menggunakan jasa ini. Apabila kita memperbaiki dari segi si konsumennya saya rasa akan lebih mudah menghilangkan praktek ini. Tindakan yang tegas seperti drop out dari pihak perguruan tinggi bagi mahasiswanya yang ketahuan menggunakan jasa para pembuat karya ilmiah mungkin akan membuat para mahasiswa berpikir ulang ketika akan menggunakan jasa para pembuat karya ilmiah ini. Selama ini pihak perguruan tinggi belum tegas dalam hal pemberian sanksi akademik ini, sehingga para mahasiswa semakin berminat menggunakan jasa para pembuat karya ilmiah. Apabila sanksi yang sangat tegas ini diberlakukan, maka Dengan begitu permintaan terhadap praktek seperti ini akan sepi sehingga dengan sendirinya hal tersebut dapat menghilangkan praktek penerima jasa pembuatan karya ilmiah dengan perlahan namun pasti.
Selanjutnya solusi yang paling efektif adalah memperbaiki sistem pendidikan kita yang memang lagi-lagi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, meski tak mudah bukan berarti tak mungkin. Kita bisa memulai dari diri sendiri. Tanamkan ke diri kita sendiri untuk berani bersikap jujur secara akademik meskipun kita harus tertatih untuk itu. Selain daripada itu, butuh partisipasi dan perhatian semua pihak agar kasus yang seperti ini tidak semakin meluas. Saya ingat kata-kata seorang dosen saya bahwa kita tidak mungkin menerapkan hukum potong tangan bagi pencuri apabila penduduk negeri masih kelaparan. Begitu pula dengan hal ini, sebelum pemerintah menyiapkan payung hukum untuk diberlakukan pada kasus penerima jasa pembuatan karya ilmiah ini ada baiknya pemerintah memperbaiki permasalahan perekonomian di negeri ini, termasuk untuk meninjau kembali biaya pendidikan yang harus dibayarkan para mahasiswa baik pada strata tiga, dua dan satu.
Terakhir, sebaiknya harus ada sinkronisasi antara pihak perguruan tinggi dalam membayar upah tenaga pengajar non-PNS dengan penetapan UMR sehingga tidak ada pihak yang selalu disalahkan dan dirugikan. Apabila ini semua bisa terlaksana sebagaimana yang diharapkan bersama tentu praktek-praktek penerima jasa pembuatan karya ilmiah akan hilang dengan sendirinya dan akan terciptanya kejujuran akademik.
Previous
Next Post »