BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN UNTUK KORBAN KONFLIK MENIMBULKAN KONFILK

Saat ini pendidikan menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia selain sandang, pangan, papan dan kesehatan. Pendidikan menjadi tolok ukur strata sosial di masyarakat. Disadari atau tidak, pendidikan telah menjadi suatu hal yang sangat penting dan urgent dalam kehidupan manusia. Menanggapi hal ini Pemerintah Indonesia bahkan memprogramkan wajib belajar 12 tahun bagi setiap anak Indonesia demi untuk tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Kondisi ekonomi masyarakat terkadang menjadi penghambat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, Beasiswa menjadi solusi bagi mahalnya biaya pendidikan. Berbagai macam lembaga baik swasta maupun pemerintah seolah berlomba-lomba memberikan beasiswa pendidikan dengan menetapkan sejumlah persyaratan dan kriteria tertentu. Mahasiswa pun seakan berkompetisi untuk itu. Beasiswa diberikan dengan tujuan yang berbeda-beda tentunya, dari beasiswa kurang mampu sampai beasiswa prestasi, baik dalam maupun luar negeri.

Dalam hal ini, mengingat kondisi ekonomi masyarakat Aceh yang masih terpuruk dikarenakan konflik dan Tsunami, maka pemerintah Aceh pun turut ambil bagian untuk membiayai pendidikan putra putri Aceh dengan membentuk Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia (LPSDM) Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor: 14 Tahun 2011, Tanggal 13 Mei 2011 Tentang Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia. LPSDM Aceh mempunyai tugas membantu Gubernur dalam merumuskan kebijakan pemberian beasiswa, kerjasama pendidikan, penelitian, dan pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia Aceh.

Lembaga ini dibentuk untuk menyalurkan biaya pendidikan kepada putra putri Aceh yang akan ataupun yang sedang menempuh pendidikan. Tentu ini bukanlah pekerjaan yang mudah bagi LPSDM. Benturan-benturan dengan para mahasiswa pun terjadi terkait segala macam kebijakan yang diambil LPSDM. Dan, yang terakhir ini adalah permasalahan dengan para mahasiswa program doktoral mengenai mekanisme penyaluran beasiswa untuk korban konflik. Memang ini bukanlah permasalahan pertama dalam sejarah LPSDM, sebelumnya juga pernah terjadi benturan-benturan seperti itu.

Dalam penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk mahasiswa yang merupakan korban konflik ini, LPSDM kembali dituding tidak adil terhadap para mahasiswa program doktoral. Dana yang disinyalir sekitar Rp. 5 Milyar hanya dibagi-bagi untuk mahasiswa program sarjana dan magister. Tentu ini membuat sejumlah mahasiswa doktoral merasa diperlakukan tidak adil. Sebagaimana dalam surat pembaca yang dituliskan oleh wakil ketua Senat Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang dimuat serambi kemarin menyatakan bahwa jika seandainya memang tidak ada plot dana untuk mahasiswa program doktoral seharusnya LPSDM memberitahukan diawal program pemberian bantuan biaya pendidikan tersebut sehingga tidak mengecewakan.

Menanggapi persoalan tersebut LPSDM menyalahkan pihak kampus yang dituding terlambat mengirimkan verifikasi nama-nama mahasiswa program doktoral. Sementara pihak kampus mengatakan bahwa pihaknya mengirimkan data mahasiswa S1, S2 dan S3 bersamaan tanpa ditunda-tunda dan tanpa dipisah-pisahkan. Ketidaksesuaian jawaban antara pihak perguruan tinggi dan LPSDM menimbulkan pertanyaan besar apa yang sebenarnya terjadi?

Indikasi adanya permainan dalam penyaluran dana bantuan pendidikan untuk korban konflik ini dikarenakan tidak satupun mahasiswa program doktor yang mendapatkannya baik dalam maupun luar negeri. Apakah semua perguruan tinggi baik dalam dan luar negeri terlambat mengirimkan verifikasi data mahasiswa S3? Bagaimana mungkin seluruh perguruan tinggi sepakat atau bersamaan dalam keterlambatan mengirimkan data mahasiswa program doktor ini? Jelas, hal ini sulit diterima logika.

Sebelumnya kebijakan LPSDM terkait persyaratan nilai toefl bagi calon penerima beasiswa juga mendapat kritikan tajam dari berbagai pihak. Persyaratan nilai toefl dinilai tidak relevan bagi calon penerima beasiswa yang hanya melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di Aceh atau di dalam negeri. Dan kini LPSDM kembali menuai kritikan akibat penyaluran beasiswa korban konflik tersebut.

Kritikan lainnya yang juga ditujukan kepada LPSDM terkait berita yang sempat menghebohkan dunia pendidikan Aceh adalah dengan memberikan bantuan biaya pendidikan atau mengirimkan sejumlah putra putri Aceh untuk belajar Islam ke negara barat sehingga kasus yang menghebohkan (Rosnida-red) itu terjadi di Aceh. Sang pelaku mengakui bahwa ia mendapatkan beasiswa dari LPSDM untuk melanjutkan studinya ke Australia. Pengakuan tersebut membuat LPSDM kembali disalahkan oleh sejumlah pihak.

Membandingkan LPSDM dengan sejumlah lembaga-lembaga asing yang juga menyalurkan bantuan biaya pendidikan semacam beasiswa fullbright juga bukan sesuatu yang bijak, mengingat kondisi yang dihadapi jauh berbeda. Namun, terkait penyaluran beasiswa ini, dikti juga merupakan lembaga yang menyediakan sejumlah beasiswa bagi anak Indonesia, akan tetapi pengelolaannya sampai saat ini belum pernah menuai kritikan tajam seperti LPSDM Aceh. Alangkah lebih bijak apabila LPSDM mau bercermin dari lembaga-lembaga penyedia beasiswa yang tidak pernah menuai kritikan.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah bahkan pernah memberhentikan sementara penyaluran bantuan biaya pendidikan untuk anak Aceh dikarenakan LPSDM tidak mampu mempertanggung jawabkan beasiswa yang sudah disalurkan. Akibat ketidakmampuan mempertanggung jawabkan bantuan pendidikan yang sudah disalurkan tersebut, akhirnya dilakukan pergantian kepemimpinan pada lembaga peningkatan sumber daya manusia ini.

Permasalah-permasalahan yang terjadi itu kembali menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat Aceh, ada apa sebenarnya dengan LPSDM? Mengapa setiap kebijakan-kebijakannya selalu menuai kontroversial? Selalu saja ada putra putri Aceh yang merasakan diperlakukan tidak adil dan yang merasa dirugikan oleh LPSDM serta selalu setiap mekanisme penyaluran beasiswanya menjadi sorotan publik.

Lembaga Peningkatan Sumber Daya Manusia Aceh ini seharusnya menjadikan setiap permasalahan yang terjadi sebagai bahan evaluasi untuk melakukan pembenahan-pembenahan baik mekanisme penyaluran bantuan biaya pendidikan maupun dalam hal mengambil kebijakan untuk menetapkan kriteria-kriteria para penerima bantuan biaya pendidikan dengan memperhatikan kondisi masyarakat Aceh tentunya.

Dalam hal ini, khususnya di Aceh, LPSDM menjadi tumpuan harapan segenap putra putri Aceh yang ingin melanjutkan pendidikan. Sebagai tumpuan harapan, LPSDM sudah seharusnya memberikan yang terbaik, menjadi lembaga filantropi yang benar-benar bisa memuaskan harapan masyarakat Aceh. Tidak mudah memang memenuhi semua harapan anak Aceh, tapi setidaknya LPSDM responsif terhadap keinginan dan kebutuhan putra putri Aceh.

Selanjutnya, diharapkan kedepan LPSDM dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang mampu dipertanggung jawabkan tanpa harus saling menyalahkan, terutama dengan perguruan tinggi dan instansi terkait yang seharusnya menjadi partner dan bergadengan tangan dalam rangka mencerdaskan generasi Aceh.

Terkait sejumlah persoalan dalam hal penyaluran bantuan biaya pendidikan ini sudah seharusnya LPSDM berbenah. Jika pergantian kepimpinan dalam lembaga tersebut juga masih saja belum mampu melahirkan kebijakan yang tidak menuai kritikan, maka harus dicarikan solusi lain yang tidak akan merugikan pihak manapun. Sehingga adegan saling tuding antara LPSDM dengan pihak perguruan tinggi di Aceh tidak akan pernah terjadi lagi. LPSDM dan perguruan tinggi di Aceh harus mampu membangun hubungan yang harmonis untuk sama-sama meningkatkan serta mengembangkan sumber daya manusia di Aceh demi untuk membangun Aceh lebih baik ke depan sebagai tujuan bersama.
Previous
Next Post »